DPRD Kabupaten Bogor dan Pemkab Sepakat Lanjutkan Penataan di Kawasan Puncak

by -25 Views

BERITASERU.ID – DPRD Kabupaten , Jawa Barat, bersama pemerintah setempat menyepakati untuk terus melakukan penataan Kawasan Puncak, setelah memindahkan pedagang kaki lima (PKL) ke rest area.

Ketua DPRD Kabupaten Rudy Susmanto usai rapat koordinasi Program Kegiatan 2024-2025 di Ruang Serbaguna Gedung DPRD Kabupaten di Cibinong, Selasa, mengungkapkan Penjabat Bupati Asmawa Tosepu telah melakukan langkah terukur dalam menata Kawasan Puncak, yakni dengan menertibkan PKL.

Baca Juga  Hari Pancasila, Rudy Susmanto Ingatkan Masyarakat Kabupaten Bogor soal Perjuangan Pahlawan

Menurut dia, langkah tersebut adalah hal yang patut diapresiasi. Salah satu bentuk dukungan dari DPRD yaitu melanjutkan penataan Puncak dengan menganggarkan kebutuhan infrastrukturnya.

“Pak Pj Bupati sudah mempersiapkan hadiah untuk kepala daerah terpilih nanti. Salah satunya penertiban PKL. Beliau meninggalkan legacy, meninggalkan warisan penataan Puncak, sehingga kita harus melanjutkan dan memastikan PKL yang belum dapat tempat agar ditempatkan di tempat yang terbaik,” kata dia.

Rudy menekankan bahwa program kegiatan tahun ini dan 2025 harus dijalankan secara seksama sesuai dengan tujuannya.

Baca Juga  Rudy Susmanto Sambut Baik Perpanjangan Massa Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Bogor

“Kami mempunyai semangat yang sama. Ke depan jangan ada lagi masyarakat yang mengeluh jalan rusak. Kami di DPRD meminta jajaran ASN di Kabupaten memperhatikan masyarakat,” ujar Rudy.

Sementara Penjabat Bupati Asmawa Tosepu di tempat yang sama menerangkan bahwa hasil dari rakor bersama DPRD Kabupaten ini akan dilaksanakan oleh kepala daerah selanjutnya.

“Apa-apa yang menjadi kebutuhan itu kita akomodir dalam APBD 2025 yang nantinya dilaksanakan oleh kepala daerah definitif,” kata Asmawa.

Baca Juga  Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ajak Masyarakat Bersatu usai KPU Tetapkan Hasil Pilpres 2024

Menurut dia, sebagai wilayah yang masuk dalam aglomerasi Jabodetabekjur, Kabupaten memiliki kewajiban untuk melakukan penyesuaian dengan rencana pembangunan dari pemerintah pusat, mulai sektor pendidikan, kesehatan hingga bagaimana meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan ekonominya.

“Momentumnya adalah kita ingin melihat apa yang dibutuhkan hari ini oleh masyarakat. Baik infrastruktur, SDM dan ekonomi,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *